BOOK REPORT
POLITICAL EDUCATION
DISUSUN OLEH :
SARAH ZAFIRA FASYA
NIM : 1630711024
PRODI ADMINISTRASI PUBLIK SEMESTER 2 A
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Jl. R. Syamsudin, SH. No. 50 Sukabumi Telpon (0266) - 218342 Fax. (0266) – 218342
Tahun Pelajaran 2016/2017
Identitas Buku
Judul Buku
: Political Education
Penulis
: Robert Brownhill and Patricia Smart
Penerbit
: Routledge, London and New York
Tebal Halaman
: 17
Kata Pengantar
Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam melaksanakan segala aktivitas hidup kita terutama dibidang pendidikan. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh pendidikan yang patut dijadikan teladan dalam setiap proses pendidikan.
Penulisan laporan buku ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas tengah semester II tahun ajaran 2016/2017, jurusan administrasi publik dalam mata kuliah “Pendidikan Kewarganegaraan” dibimbing oleh Bapak H. Ibnu Hurri.,S.Sos.,M.pd.
Dalam penulisan book report ini, penulis menyadari terdapat banyak kesalahan diluar sepengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik berupa saran penulis harapkan kepada dosen pengajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.
Akhir kata, penulis ucapkan Allhamdulillah kepada Allah SWT, dan terimakasih kepada dosen pengajar mata kuliah ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Sukabumi, 18 Mei 2017
Daftar isi
Identitas Buku
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I Pendidikan Politik : Debat
BAB II Dasar Moral Pendidikan Politik Dan Politik
BAB III Pendidikan, Belajar Dan Liberal
BAB IV Komunitas Politik
BAB V Sifat Argumen Politik
BAB VI Kurikulum Politik
BAB VII Isu Impartialitas, Bias Dan Kontroversial
Bab VIII Indoktinasi
BAB IX Kesimpulan
Penutup
BAB I
PENDIDIKAN POLITIK: DEBAT
Bahwa pendidikan dan struktur politik masyarakat yang terkait erat mungkin selalu diakui. Bisa dikatakan bahwa semua sistem pendidikan memiliki sifat politik, bahwa mereka dirancang untuk menginisiasi anak-anak ke dalam cara tradisional untuk melakukan sesuatu. Memang, kita menemukan. R.S Peters termasuk gagasan ini dalam definisi pendidikannya. Pendidikan dalam pengertian ini harus konservatif dan memberi dukungan pada masyarakat.
Dalam pendidikan politik harus memiliki yaitu : argument yang mendukung dan Argumen Melawan.
1. Argumen Yang Mendukung.
Argumen yang mendukung pendidikan politik berasal dari kanan dan kiri spektrum politik. Filsuf dan pendidik.
Menurut Nicholas Haines mengemukakan bahwa spesialisasi yang berkembang di pendidikan tinggi telah membuat orang kurang kompeten dan memiliki pengetahuan di bidang-bidang di luar spesialisasi mereka: bahwa pendidikan mereka, daripada memperluas cakrawala mereka telah membatasi mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak memiliki keinginan. Baik untuk berpartisipasi atau untuk menunjukkan ketertarikan pada aktivitas politik. Perhatian utama haines adalah dengan berkembangnya birokrasi dan gerakan kolektivis yang dia anggap menghancurkan pengertian tradisional tentang kebebasan.
Denis mengambil tema yang lebih luas namun terkait dalam serangkaian buku. Dia menekankan bahwa warga harus melek huruf secara politis, yang dengannya dia berarti bahwa orang dewasa harus mampu, dalam demokrasi repsentatif, untuk membuat pilihan yang beralasan antara kandidat dan partai dalam pemilihan, dan mungkin harus bersiap untuk mengambil bagian dalam beberapa rumput. Aktivitas berotot. Dengan demikian, argumennya adalah bahwa logika pemerintah perwakilan menuntut pendidikan politik karena jika seseorang menginginkan yang terakhir, seseorang juga harus menginginkan sarana untuk mencapai tujuan tersebut, sayangnya kerajaan yang satu, walaupun secara formal merupakan perwakilan demokrasi, tidak memiliki fitur lengkap dari model ideal.
Demokrasi semacam itu, hanya karena tidak cukup banyak orang yang tahu bagaimana cara kerjanya atau berpartisipasi dalam pekerjaannya.
2. Argumen Melawan.
Argumen semacam ini menjadi respons sinis terhadap yang mendukung politik partisipatif atau dapat mencerminkan gagasan yang berbeda mengenai sifat politi. Sebuah umum yang digunakan untuk melawan pendidikan politik ditujukan pada calon pendidik.
Argumen yang sama berlaku untuk politik. Politik adalah seni yang hanya kita pelajari secara bertahap melalui pengalaman dan dengan melihat dan mendengarkan orang lain. Ketakutan terhadap keterampilan dan pengetahuan tidak disebarkan secara sadar oleh guru namun diambil oleh murid melalui pengamatan, pendengaran, dan akhirnya dengan berlatih.
Keahlian dalam bidang politik seperti dalam hal lainnya hanya dapat diperoleh oleh orang yang berpengalaman dalam seni keputusan politik. Argumen tersebut juga mengatakan sesuatu tentang sifat pengetahuan politik. Nilai dan prinsip politik jauh dari keseluruhan pengetahuan politik karena hanya merupakan pelepasan tradisi politik tertentu.
Konstitusi masyarakat bebas dan praktiknya merupakan cerminan dari nilai-nilai bersama masyarakat. Fungsi dalam komunitas semacam itu adalah untuk menyediakan kondisi yang diperlukan untuk pengembangan nilai-nilai ini.
Argumen ini yang menolak pendidikan politik dengan bahwa hal itu tidak perlu dan jika dicoba secara langsung, akan menjadi bentuk indoktrinasi politik, menemui sejumlah kesulitan. Argumennya, seperti yang dikembangkan oleh Polanyi, mengasumsikan bahwa komunitas politik itu seperti komunitas akademis dan peduli dengan pencarian kebenaran.
BAB II
DASAR MORAL PENDIDIKAN POLITIK DAN POLITIK
Dalam arti luas, kita dapat mengatakan bahwa pendidik semacam ini peduli dengan filsafat pendidikan yang akan mencerminkan nilai dan anggapannya tentang bagaimana seharusnya orang tersebut. Namun dalam mempertimbangkan mereka dalam hubungan mereka satu sama lain, dalam hubungan etis, sosial, dan politik mereka.
Filsuf pendidikan karenanya akan peduli dengan penetapan tujuan pendidikan umum dan dengan usaha untuk membenarkannya dengan mengacu pada nilai etika dan sosial umum. Kami telah memberikan tugas untuk mempertimbangkan tujuan dan sasaran pendidikan kepada filsuf pendidikan dengan syarat lebih lanjut bahwa dia peduli dengan pembenaran setiap proposal dengan mengacu pada nilai etika dan sosial yang umum.
Pandangan tentang tugas filsuf pendidikan dan filsuf politik ini dalam beberapa tahun terakhir banyak mendapat kritik. Kritik tersebut muncul dari keinginan untuk menyingkirkan penilaian nilai dan resep dari bidang sains dan untuk bertindak sebagai pendidik dan pakar politik sebagai ilmuwan.
Masih ada yang tersisa tentu saja, keberatan terakhir bahwa penilaian nilai pada dasarnya adalah prasangka yang mengungkapkan perasaan dan selera kita dan karena itu tidak memiliki tujuan yang obyektif. Politik seperti pendidikan juga bernilai sarat dan politik pada tingkat tinggi berkaitan dengan mempertimbangkan jenis masyarakat yang ingin kita miliki dan pembenaran untuk masyarakat semacam itu dan dengan ujian kemungkinan cara mewujudkan masyarakat semacam itu.
Politik berkaitan dengan semua aspek kehidupan kita. Apa yang kita lakukan bagaimana kita menjalani hidup kita, dan bagaimana kita hidup bersama. Kepentingan utamanya adalah dalam lingkup nilai, dasar, dan maknanya.
Menilai Sistem Politik
Kami berpendapat bahwa pendidik harus peduli dengan tujuan pendidikan dan dengan pembenaran mereka dengan mengacu pada nilai etika dan sosial yang melekat dalam masyarakat. Kami menyadari bahwa kekuatan harus menjadi ciri sebuah negara berdaulat karena negara-negara berdaulat merupakan asosiasi tertutup dalam arti bahwa umumnya mereka tidak dapat membuang pembangkang.
Namun, kami percaya bahwa ciri utama komunitas politik adalah elemen normatif dalam hubungan. A.P. d'Entreves berpendapat bahwa sebenarnya hanya ada dua model kewajiban politik: Benthamite dan Rousseaunian. Model yang didasarkan pada tulisan-tulisan Jeremy Bentham mencakup dua gagasan dasar. Pertama, bahwa anda memiliki kewajiban jika anda tunduk pada kekuatan atau ancaman kekuatan dan kedua, bahwa jenis kewajiban yang diciptakan tergantung pada sumber kekuatan atau ancaman kekuatan argumennya hanya bahwa jika kekuatan digunakan untuk melawan kita atau jika kita diancam akan kita patuhi.
Rousseau jelas menggunakan kata 'wajib' dalam pengertian normatif, artinya kita menilai kekuatan politik karena sah dan karena kita menilai itu kita memiliki kewajiban untuk mematuhi, melindungi, dan menyerahkan diri kita kepadanya.
Kewajiban politik ada dalam konteks politik. Kita perlu tahu kepada siapa sebelum kita tahu mengapa kita memiliki kewajiban politik. Ini terdiri dari kesetiaan pada sebuah sistem daripada penerimaan setiap peraturan yang sistemikandung.
Analisis juga memberi tahu kita kapan kewajiban politik akan lenyap. Jika hukum terus-menerus dilewati yang kita anggap menjijikkan dan yang bertentangan dengan nilai kita sendiri maka ini bisa berkembang sampai kita menyadari bahwa negara tidak lagi menyediakan kondisi yang diperlukan untuk kelangsungan nilai kita. Nilainya di tempat pertama berasal dari nilai ekstrinsiknya dalam membiarkan hal-hal yang kita hargai.
Pada titik ini perlu dijelaskan penggunaan istilah kehidupan kita. Maksud kami seperangkat sistem nilai yang masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda, misalnya moral, religius, estetika.
BAB III
PENDIDIKAN, BELAJAR, DAN LIBERAL
A. Nilai, Fakta dan Sudut Pandang
Sudah sering ditegaskan bahwa argumen rasional didasarkan pada penyingkapan fakta, dan bahwa perselisihan, jika harus tetap rasional, juga harus memperhatikan sifat faktanya. Argumen semacam ini menimbulkan masalah bagi wacana etis dan politik karena seperti yang telah kita lihat, banyak argumen di bidang ini berkaitan dengan nilai dan bukan fakta. Untuk melawan argumen ini kita harus menunjukkan bahwa perselisihan dapat berlanjut dengan alasan rasional, bahkan jika ada kesepakatan mengenai fakta tersebut.
Jika kita melihat objek dari sudut pandang tertentu, kita akan mempertimbangkannya dengan cara yang berbeda dan membuat penilaian yang berbeda tentang hal itu daripada jika kita melihatnya dari sudut pandang lain. Jika kita menilai sesuatu dari sudut pandang tertentu, kita menilainya sesuai dengan standar yang sesuai dengan sudut pandang itu.
Pada titik ini, orang mungkin bertanya-tanya di mana kebenarannya jika kita menciptakan koleksi gagasan. Kebenaran harus dikaitkan dengan konsep koherensi tapi ingat seperti yang ditunjukkan pada contoh kita bahwa hal itu juga terkait dengan fakta-fakta netral. Mereka tidak bisa diabaikan. Argumennya mensyaratkan bahwa tidak mungkin memisahkan dunia ide sebenarnya yang kita atur dan komunikasikan kepada orang lain.
Namun, jika tujuan utama kita adalah menciptakan dunia gagasan yang koheren, yang rasional dan karena itu dapat dipahami tidak hanya oleh diri kita sendiri tetapi oleh orang lain, ini adalah tatanan yang sangat tinggi.
B. Modus Pengalaman dan Kerangka Kerja Interpretif
Michael Oakeshott menyebut cara-cara pengalaman yang dibatasi ini. Mereka dikembangkan sebagai gambaran pengalaman yang homogen dan spesifik dari berbagai sudut pandang. Karena setiap mode adalah indepedent, kita dapat menganggapnya otonom tanpa hubungan langsung dengan orang lain. Masing-masing melihat dunia dengan cara yang berbeda karena telah mengembangkan bahasa dan logikanya sendiri.
Kita dapat dengan sadar menciptakan cara-cara pengalaman dengan secara hati-hati membuat perbedaan antara cara melihat pengalaman dan membedakan satu pendekatan dengan pendekatan lainnya. Kami benar-benar melihat pengalaman kami dengan cara yang sangat teoritis dengan mengembangkan teori umum tentang bagaimana dunia ini dialami namun kami masih memerlukan teori yang lebih dinamis untuk menjelaskan bagaimana kami benar-benar memahaminya.
Kerangka interpretatif adalah cara sistematis untuk melihat dunia apa yang menciptakan ketertiban dan memberi stabilitas pada pemahaman kita. Kita memeriksa hal-hal dari sudut pandang kerangka interpretatif sehingga Marxisme. Fitur-fitur tertentu dari kerangka kerja ini sudah dikenal. Dalam prakteknya, oleh karena itu konflik akan dipahami sebagai konflik kelas, bukti akan ditemukan untuk menunjukkan bahwa peraturan kelas penguasa sesuai kepentingannya sendiri dan seterusnya. Bahkan bahasa pun akan hati-hati digunakan untuk menghindari tantangan kerangka kerja.
Dalam sains kita melihat hal-hal dari sudut pandang yang terbatas dan mencoba untuk melihat dunia di bawah kategori kuantitas. Oleh karena itu kami prihatin dengan pengukuran. Dunia gagasan yang kita ciptakan memiliki fitur tertentu. Ketika kita melihat fenomena dari mode pengalaman tertentu, kita mungkin menggunakan kerangka kerja yang berbeda untuk mengaturnya. Ada kemungkinan kerangka interpretatif ini juga tidak dapat dibandingkan dengan bahasa dan konsep khusus mereka sendiri.
C. Pengetahuan Tacit
Pembahasan tentang cara-cara pengalaman dan kerangka kerja interpretatif sangat penting bagi pendidikan, karena ini menunjukkan apa yang perlu dilakukan siswa jika mereka dianggap sama sekali terdidik. Mereka perlu mengembangkan kemampuan untuk membedakan satu sudut pandang atau cara pengalaman dari yang lain.
Michael Polanyi telah mengembangkan sebuah konsep yang penting bagi pemahaman kita tentang sifat pendidikan. Ini adalah konsep pengetahuan tacit. Dia berpendapat bahwa semua pengetahuan eksplisit kita ada dalam kerangka diam-diam, yang dengannya ia berarti bahwa ia dikelilingi oleh keseluruhan asumsi yang dikenal dan tidak biasa yang menimbulkan pengetahuan eksplisit kita dan memberinya konteks dan makna.
Konsep pengetahuan tacit menunjukkan beberapa wawasan menarik tentang pendidikan dan menimbulkan sejumlah pertanyaan tentang sifat pemahaman kita dan status pengetahuan kita.
D. Pada Pengetahuan
Konsep pengetahuan diam-diam menunjukkan bahwa kita tidak pernah dapat yakin bahwa kita benar dalam klaim pengetahuan kita karena mereka selalu kabur karena pengetahuan eksplisit kita memudar ke dalam kerangka diam-diam.
E. Pada Pengajaran dan Pembelajaran
Sebagai ahli tahu lebih banyak daripada yang bisa mereka katakan bahwa mereka menyadari bahwa mereka dapat meneruskan lebih dari yang bisa mereka lakukan secara eksplisit. Mereka dapat melakukan ini dengan menunjukkan kepada murid bagaimana melihat dunia dengan cara tertentu.
F. Pada Struktur Mengetahui
Polanyi sebenarnya membuat sketsa bagaimana proses pengenal yang dinamis terjadi. Dia menyebutnya proses 'integrasi diam-diam'. Integrasi ini terjadi saat kita hadir dari satu set objek ke objek lainnya. Ini memiliki struktur dari tto.
G. Untuk Menjadi Pribadi
Terkadang ditanya apakah pengajaran benar-benar berkepentingan dengan memprakarsai murid menjadi warisan pencapaian manusia atau apakah hal itu dirancang untuk memungkinkan murid memanfaatkan sebaik-baiknya diri mereka sendiri. Michael mengemukakan bahwa pertanyaan semacam itu benar-benar tidak tepat karena murid belajar memanfaatkan dirinya dengan hidup di dunia pencapaian manusia.
H. Pendidikan dan Politik Liberal
Kami berpendapat bahwa prestasi manusia adalah prestasi sosial. Hal ini dapat dilihat paling baik dalam pengembangan komunitas intelektual yang berbeda yang mengendalikan berbagai disiplin subjek. Bisa dilihat bahwa masyarakat terikat oleh tradisi masyarakat, tidak hanya oleh pengetahuan interpersonal masyarakat (jaringan pengetahuan) tetapi juga dengan metode sains dan keterampilan dan kemampuan para ilmuwan.
BAB IV
KOMUNITAS POLITIK
Komunitas politik menyediakan kondisi yang memungkinkan bentuk kehidupan ini ada. Dalam melihat kerangka keberadaan seorang politikus, kita tidak akan terlibat dalam pengembangan utopia yang tidak terjangkau namun akan merumuskan, secara abstrak, versi aktual dari aktualitas. Pendidikan politik terikat untuk memberikan kritik terhadap kehidupan dan institusi kita sehari-hari, karena ini mengingatkan kita akan apa yang kita harapkan dan tekankan pendekatan moral. Namun, pada dasarnya ini bukanlah prosedur revolusioner karena ini adalah penggambaran konsep dan isyarat yang sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Model politik dengan demikian bukan hanya model atau ideologi lain, melainkan model rasional yang berasal dari sudut pandang liberal barat.
Ini tentu saja merupakan dilema mendasar bagi pemerintah yang merenungkan pendidikan politik yang mendorong. Di satu sisi, dari sudut pandang seseorang dalam hiruk-pikuk politik sebenarnya, ada gunanya untuk mendorong uderstanding gagasan intelektual sebuah komunitas politik; Di sisi lain, wahyu-wahyu itu mungkin menyebabkan ketidakpuasan dengan banyak duniawi kita. Namun, politik dan etika berkaitan dengan praktik, dengan bagaimana kita bertindak secara sosial dan individual di bumi ini. Mereka adalah intelektualisasi praktik kita daripada penciptaan tubuh surgawi.
Jelas bahwa politik berkaitan dengan pemerintahan masyarakat yang kompleks dan canggih, dengan bentuk pemerintahan yang telah dipikirkan dan disesuaikan dengan keadaan yang sesuai. Bentuk kemunculannya sangat dipengaruhi oleh renungan gagasan tentang keadilan, pelaksanaan wewenang, dan kewarganegaraan.
Dapat dikatakan bahwa kekuasaan datang lebih dulu, dan bahwa selebihnya hanyalah usaha untuk melegitimasi hubungan kekuasaan antara peserta di masyarakat. Aturan tidak hanya melegitimasi wewenangnya tapi juga membatasi otoritas itu dan dengan demikian mengatur kekuasaannya. Aturan menciptakan stabilitas dengan mencoba mengatur kebijakan dan dengan membantu mencegah penyerapan kekuasaan secara sewenang-wenang. Akhirnya, kekuatan bisa dilegalkan secara sah hanya oleh otoritas yang ditunjuk oleh peraturan. Aturannya adalah kreasi sadar, menentukan bagaimana sebuah asosiasi orang dapat hidup bersama, dan politik masuk dari pertimbangan kontra dan terus-menerus ini.
Sejumlah poin telah muncul dari pembahasan di atas. Ketika orang mengasosiasikannya, mereka mulai menstabilkan hubungan mereka dengan menetapkan peraturan, dan kekuatan facto berkembang menjadi otoritas de jure. Aturannya berkaitan dengan peraturan perilaku, dan peraturan itu sendiri harus sesuai untuk situasi yang dipermasalahkan. Perlu ada kesepakatan bahwa peraturan yang dikembangkan sesuai untuk keadaan dan karenanya dapat diterima. Tentu saja, aturan bisa diterima karena sejumlah alasan dan tidak perlu rasional. Misalnya, mereka bisa mencerminkan tradisi atau keistimewaan beberapa pemimpin. Namun, jika peraturan akan dipertahankan dan dihormati, harus ada kesepakatan publik bahwa mereka dapat diterima.
Jelas bahwa politik berkaitan dengan pemerintahan masyarakat yang kompleks dan canggih, dengan bentuk pemerintahan yang telah dipikirkan dan disesuaikan dengan keadaan yang sesuai. Tidak mungkin masyarakat politik akan muncul, karena mencakup pengertian yang canggih tentang sifat dan peran individu dan hubungannya dengan orang lain dan dengan pemerintahan mereka. Sebuah masyarakat politik akan mencakup hubungan kekuasaan tapi tidak secara eksklusif. Masyarakat politik adalah kreasi sadar yang telah muncul setelah berabad-abad konflik dan pertengkaran. Bentuk kemunculannya sangat dipengaruhi oleh renungan gagasan tentang keadilan, pelaksanaan wewenang, dan kewarganegaraan.
Dapat dikatakan bahwa kekuasaan datang lebih dulu, dan bahwa selebihnya hanyalah usaha untuk melegitimasi hubungan kekuasaan antara peserta di masyarakat. Misalnya, setelah melakukan penaklukan, kita melihat kemunculan gagasan tentang kerajaan; Aturan dirancang, menetapkan hubungan raja dengan pendukungnya sendiri dan menaklukkannya, dan mungkin juga kepada Tuhan. Aturan tidak hanya melegitimasi wewenangnya tapi juga membatasi otoritas itu dan dengan demikian mengatur kekuasaannya. Aturan menciptakan stabilitas dengan mencoba mengatur kebijakan dan dengan membantu mencegah penyerapan kekuasaan secara sewenang-wenang. Akhirnya, kekuatan bisa dilegalkan secara sah hanya oleh otoritas yang ditunjuk oleh peraturan. Aturannya adalah kreasi sadar, menentukan bagaimana sebuah asosiasi orang dapat hidup bersama, dan politik masuk dari pertimbangan kontra dan terus-menerus ini.
Sejumlah poin telah muncul dari pembahasan di atas. Ketika orang mengasosiasikannya, mereka mulai menstabilkan hubungan mereka dengan menetapkan peraturan, dan kekuatan facto berkembang menjadi otoritas de jure. Aturannya berkaitan dengan peraturan perilaku, dan peraturan itu sendiri harus sesuai untuk situasi yang dipermasalahkan. Dalam prakteknya, mereka harus mencerminkan hubungan kekuatan yang ada tapi mereka harus berbuat lebih banyak: fungsinya adalah mengangkat situasi dari ranah kekuatan telanjang menuju otoritas reguler. Perlu ada kesepakatan bahwa peraturan yang dikembangkan sesuai untuk keadaan dan karenanya dapat diterima. Tentu saja, aturan bisa diterima karena sejumlah alasan dan tidak perlu rasional. Misalnya, mereka bisa mencerminkan tradisi atau keistimewaan beberapa pemimpin. Namun, jika peraturan akan dipertahankan dan dihormati, harus ada kesepakatan publik bahwa mereka dapat diterima.
Karakteristik peraturan yang terkait dengan pengaturan perilaku manusia adalah bahwa mereka pasti normatif dan akan menentukan standar perilaku tertentu. Aturan normatif ada karena orang menginginkan mereka untuk eksis; Mereka hanya bisa eksis selama orang terus mewujudkannya. Namun, jika peraturan ada untuk mempengaruhi seseorang dalam kehidupan manusia, penghalang dan pelanggaran peraturan apa pun harus ditiadakan. Dengan demikian, peraturan tidak hanya harus diwujudkan dalam eksistensi berkelanjutan namun juga didukung oleh sanksi.
Aturan hukum adalah fitur penting dari masyarakat bebas manapun. Undang-undang tersebut menunjukkan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan seseorang. Hukum juga melindungi individu dari kasus sewenang-wenang dari penguasa.
Komunitas politik yang ideal akan memiliki di dalamnya warga negara daripada subjek. Subjek hanya perlu mengetahui hukum dan mematuhi, namun warga negara perlu mengetahui bagaimana memerintah dengan baik atau, pada pesawat yang lebih rendah, perlu mengambil beberapa tanggung jawab pemerintah.
Sebagai warga negara, seseorang akan memiliki hak tertentu tapi juga tugas tertentu dalam hubungan dengan orang lain dan masyarakat secara keseluruhan namun akan mengekspresikan kewarganegaraan lebih aktif dalam kebajikan masyarakat. Keutamaan kewarganegaraan terdiri dari kesadaran debat publik, dalam mengungkapkan opini dan mempengaruhi politik tubuh, dan dalam mengejar kepentingan umum. Dalam pengertian inilah kita dapat memiliki pendidikan politik yang mengarahkan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menempatkan mereka di jalan untuk mengembangkan seni persuasi, manipulasi, manajemen, dan pemerintahan.
A. Karakteristik Komunitas Politik
Karakteristik dari sebuah komunitas politik, yaitu :
1. Terdiri dari warga negara, di mana kewarganegaraan didefinisikan berdasarkan hak-hak yang menentukan yang memperjelas kebebasan dan persamaan anggotanya sebagai agen politik.
2. Fungsinya adalah sebuah asosiasi untuk tujuan menghasilkan peraturan atau undang-undang yang mengatur kelakuan dan batas wilayah kebebasan.
3. Wacana politik, karena terkait dengan perumusan undang-undang, berkaitan dengan kepentingan umum.
Kami telah membuat daftar periksa karakteristik rinci sebuah komunitas politik:
1. Aturan diatur.
2. Berwibawa.
3. Sah.
4. Masyarakat terbuka.
5. Dasar etika.
6. Keadilan, keadilan, dan supremasi hokum.
7. Tanpa kekerasan.
8. Sebuah konsep tugas untuk acommunity semacam itu.
9. Suatu hubungan kepercayaan antara penguasa dan penguasa.
BAB V
SIFAT ARGUMEN POLITIK
Pada penggunaan awam kata cenderung dikaitkan dengan kata-kata seperti 'ketidaksepakatan' atau bahkan 'pertengkaran'. Saya bertengkar dengannya mungkin menyarankan bahwa beberapa tingkat kesengsaraan terjadi antara individu-individu yang bersangkutan. Situasi seperti ini muncul dalam pikiran mengingat frase 'argumen politik'. Namun, demikian; Kami berbicara tentang 'valid' dan 'penalaran tidak valid' atau 'valid' dan 'argumen tidak benar'.
Argumen yang valid menyiratkan bahwa aturan penalaran yang benar telah diamati, dan bahwa dalam argumen yang tidak benar mereka telah dipatahkan. Namun, kata 'argument' memiliki konotasi tambahan. Berbagai jenis aktivitas cenderung mengamati berbagai cara penalaran. Dengan demikian, jenis penalaran yang diamati dalam matematika berbeda dengan yang diamati dalam ilmu pengetahuan atau hukum.
Arah Deduktif dan Ilmiah
Niat politisi dan ahli logika tentu saja berbeda. Ahli logika prihatin dengan mekanisme, bentuk argumen. Politisi prihatin dengan penggunaan argumen untuk mendapatkan tanggapan tertentu dari penonton. Penggunaan argumen oleh politisi berorientasi pada tindakan.
Politisi diharapkan bisa mematuhi peraturan logis sederhana. Dengan demikian, aturan dasar logika, seperti hukum yang diasingkan Tengah, dapat dianggap valid di semua bentuk penalaran.
Kita tidak bisa, misalnya, percaya kedua proposisi berikut ini:
1. Apartheid salah dalam segala situasi.
2. Ada kasus ketika apartheid masuk akal.
B. Argumen Politik
Manusia, sekaligus memiliki kebijaksanaan, adalah pelaku dan makhluk tindakan. Keberhasilan pengobatan yang telah menyebabkan kritik mendasar terhadap cita-cita Hippocrates. 'KEHIDUPAN' pastilah sesuatu yang lebih dari 'tidak mati'. Namun, keputusan untuk mengesampingkan atau mengabaikan cita-cita yang diungkapkan dalam sumpah Hipokrates akan sangat mempengaruhi prosedur yang harus diikuti di awal program.
Politisi akan terus-menerus membuat referensi untuk fakta, prinsip, dan nilai dalam upaya untuk menjawab pertanyaan dan untuk memenuhi kritik. Mungkin berguna untuk memikirkan argumen politik yang beroperasi dalam tiga tahap:
1. Analisis situasi tertentu dan keputusan umum yang luas bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan untuk mengubahnya.
2. Keputusan dibuat mengenai apa yang harus dilakukan, dan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.
3. Keputusan harus diambil mengenai mesin administratif yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan 1 dan 2.
C. Tradisi Politik
Apa itu tradisi politik? Ini tidak tampak sebagai kumpulan informasi, proposisi seperti aturan, yang diturunkan dari generasi ke generasi dan mana setiap genarasi belajar dan kemudian mencoba untuk menerapkannya. Ini jauh lebih merupakan cara untuk melakukan sesuatu yang tidak diungkapkan secara langsung dan mungkin tidak dapat diungkapkan. Michael Oakeshott, ketika dia merefleksikan sifat pengambilan keputusan politik, menunjukkan bahwa dalam membuat sebuah keputusan, kita akan membawa serta berbagai keyakinan, prasangka, dan perasaan, serta beberapa perkiraan moral dan kehati-hatian yang mungkin atau mungkin Tidak bisa diterapkan.
D. Mengajar Politik Argumen
Satu-satunya cara untuk mengembangkan argumen argumen adalah berpartisipasi dalam argumen. Inilah sebabnya mengapa banyak waktu dihabiskan untuk kursus filsafat dalam mempertimbangkan argumen secara lisan dan terlibat dalam debat kritis dengan rekan atau guru seseorang. Politik berbeda, karena seni persuasi juga bisa digunakan dan argumen yang lemah sering harus digunakan. Kendati demikian, aturan dasar logika harus diikuti kecuali jika orang akan terlihat bodoh.
Cara yang cukup berhasil untuk mengembangkan minat dan pemahaman tentang politik nasional dan internasional, dan khususnya metode argumen yang digunakan oleh aktor yang terlibat, telah dikembangkan oleh Nicolas Haines. Dia menyebut pendekatan 'Situational Method'. Ada empat elemen dalam pendekatan ini:
1. Situasi yang menonjol di media dipilih, sehingga banyak materi tersedia untuk pembahasan dan pembahasan.
2. Satu masalah muncul dari situaton; Diharapkan masalah lain yang terkait dengan hal itu, akan muncul kemudian.
3. Prinsip, yang mungkin diharapkan muncul dalam perdebatan saat usaha dilakukan untuk menyelesaikan masalah, ditetapkan dan diskusikan.
4. Upaya dilakukan untuk mencapai keputusan berdasarkan argumen yang digunakan dalam debat publik, mengenai pemahaman kelompok tentang mereka, dan atas argumen tambahan mereka sendiri. Ini penting, karena politik tidak hanya menyangkut argumen tapi juga argumen yang ditujukan untuk tindakan.
E. Justifkasi Nilai
Kami mengusulkan untuk mempertimbangkan ini dari sudut pandang praktis tanpa mempertimbangkan status metafisik dari konsep moral. Pembenaran formal pembuatan kokpit moral memerlukan prosedur tertentu untuk diadopsi. Kita akan menggunakan penyesuaian yang diberikan oleh Paul Taylor dalam Wacana Normatif. Taylor memiliki empat tahap; Verifikasi, validasi, pembenaran, dan chioce rasional. Kami menyertakan tahap lebih lanjut, yang kami sebut konfirmasi, dan juga memiliki verifikasi, validasi, konfirmasi, pembenaran, dan pilihan rasional.
BAB VI
KURIKULUM POLITIK
Pendidik politik harus mempelajari jenis pengetahuan yang sesuai dengan pendidikan politik dan jenis keterampilan yang perlu diberikan jika seorang murid akan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dengan sukses dalam dunia politik. Bagi pendidikan politik, salah satu cara untuk mencapai keputusan adalah mempertimbangkan jenis pengetahuan yang harus dimiliki seorang terpelajar secara politis agar memiliki kesempatan untuk beroperasi dengan sukses dalam konteks politik. Orang itu juga perlu berkomitmen pada politik kriket (politik konsensus) daripada politik konflik, dan kadang-kadang bisa memindahkan orang ke arah yang diinginkan. Robert Stardling menyebut orang itu orang yang terpelajar secara politis.
Isi kurikulum politik di bagi menjadi tiga bagian: pengetahuan, keterampilan dan sikap dan nilai prosedural. Dia kemudian membagi pengetahuan menjadi pengetahuan proposisional, pengetahuan praktis dan keterampilan memahami keterampilan intelektual, keterampilan tindakan, dan keterampilan berkomunikasi. Pengetahuan dan keterampilan yang diusulkan sampai batas tertentu sesuai, untuk semua organisasi, tidak hanya untuk politik yang jelas, dan karena itu mereka dapat disertakan dalam kursus tentang pendidikan sosial jika pendidikan politik dianggap terlalu kontroversial. Indee, kritik utama pendekatan standing adalah bahwa hal itu terlalu lunak, karena mengabaikan tidak hanya semangat dan komitmen yang terkait dengan politik bersifat parsial dan argumen dibuat untuk meneruskan kepentingan kelompok atau partai tertentu. Meskipun demikian, banyak proposal pemogokan telah diperkenalkan ke dalam sejumlah kurikulum untuk kelompok usia 11 sampai 16 tahun dan seterusnya.
A. Masalah Politik
Dua masalah yang jelas muncul saat kita mempertimbangkan pendidikan dan sifat politik. Sebuah fitur politik adalah bahwa sering kali mengkhawatirkan mengemukakan satu sisi dari sebuah kasus, dengan berdebat dan menghasilkan pertentangan untuk jalur tertentu. Dalam arti itu tidak boleh tidak memihak.
Oleh karena itu, cukup sah untuk mengembangkan argumen terkuat untuk memajukan kepentingan kita sendiri dan kepentingan kelompok kita. Metode yang kita gunakan untuk memajukan kepentingan kita akan dikendalikan oleh konvensi dan tradisi masyarakat, dan jelas terkadang kita mengabaikan tanda tersebut. Pesta pemalsuan politik terletak pada mengetahui seberapa jauh kita bisa mengejar tujuan kita. Namun, dari sudut pandang moral, jika kita bisa melakukan yang benar, kita juga salah. Ini adalah bagian dari pendidikan kita untuk mempelajari perbedaannya.
Kami berpendapat bahwa cukup sah untuk mengembangkan argumen terkuat untuk mengejar kepentingan kita. Karena perlu skils terkait dengan penimbangan bukti dan penilaian argumentasi.
B. Kegiatan Politik Praktis
Sebagian besar argumen dalam bab ini berkaitan dengan melihat kemungkinan isi pendidikan politik. Kami mendekati aktivitas praktis dengan dua cara, pertama dari sudut pandang individu dan kemudian secara singkat dari sudut pandang kelompok.
1. Seorang Individu
Kasus obvlous untuk pendidikan politik adalah ketika seseorang memiliki keluhan yang harus diperbaiki oleh sebuah institusi negara. Dari sudut pandang individu, jelas merupakan ide bagus untuk memahami pendekatan terhadap anggota dewan individu dapat memperoleh tanggapan yang lebih baik daripada keluhan umum kepada dewan.
Di beberapa wilayah kewenangan negara, seperti manfaat keamanan negara, ada juga kemungkinan mengajukan banding ke pengadilan administratif. Banding ke pengadilan dan, tentu saja ke pusat bantuan hukum dapat dibuat. Pusat saran warga juga bisa membantu.
2. Aktivitas Kelompok
Kita telah melihat bahwa demokrasi reprsesentativ telah diserang dalam beberapa tahun terakhir karena sejumlah alasan; Hubungan lemah antara pemilih dan politisi; Oligarki di dalam partai politik; Kelemahan parlemen dalam kaitannya dengan eksekutif; Kelemahan seperti itu dari partai oposisi dibandingkan dengan pemerintah yang berpendapat bahwa oposisi sesungguhnya harus berasal dari partai yang berkuasa dan dari rumah penguasa yang direvitalisasi.
Partisipasi telah menjadi kata demi kata dan bagi banyak orang, tentang pendidikan politik; Jika kita dapat mendorong orang untuk berpartisipasi maka semua akan menjadi sangat baik, karena mereka akan menganggap bahwa itu adalah bagian dari sistem. Namun, partisipasi dan keterlibatan hanya bisa menjadi slogan, lebih cepat daripada solusi nyata bagi masalah demokrasi yang sedang sakit (sakit, yaitu pihak-pihak yang tidak berkuasa). Kami takut banyak orang tidak ikut ambil bagian dalam membuat keputusan dan bahkan tidak peduli bahwa kesenjangan semacam itu telah tumbuh antara yang diperintah dan pemerintahan mereka. Tampaknya juga jelas bahwa, tanpa pergeseran kekuasaan yang efektif, partisipasi akan menjadi tipuan dan dapat menyebabkan kekecewaan yang lebih besar lagi terhadap sistem tersebut.
Ada banyak kelompok penekan yang dapat diikuti oleh orang-orang, walaupun menurut sifatnya mereka mewakili kepentingan minoritas. Meskipun demikian, tampaknya para politisi dan administrator lebih mungkin terpengaruh oleh tekanan untuk membuka debat publik dan memberi tahu pejabat untuk diajak bicara.
Kemungkinan lain untuk tindakan kelompok adalah tindakan yang menyediakan layanan untuk bagian masyarakat yang tidak diobati dan yang tidak disediakan atau tidak disediakan oleh badan publik atau swasta. Tindakan seperti membantu orang tua dengan kebun mereka atau memberikan kunjungan sosial tidak memberi kepastian kepada pihak berwenang untuk memberikan layanan semacam itu, bukankah itu bertentangan dengan usulan apapun. Tapi ini memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan memungkinkan kelompok menemukan dan mengenali sumber daya dan mengembangkan kontak.
BAB VII
ISU IMPARTIALITAS, BIAS, DAN KONTROVERSIAL
Kita telah melihat politik yang pasti terbungkus dalam proses pendidikan karena politik, dalam pengertian yang lebih luas, memberikan nilai dan tujuan yang penting bagi masyarakat kita. Ini tidak berarti bahwa hal itu harus memberikan tujuan akhir bagi masyarakat kita, semacam utopia platonik; Lagi pula, sebuah utopia bagi kita mungkin menjadi neraka bagi generasi masa depan.
Kami berpendapat bahwa unsur yang membedakan politik dari hubungan kekuasaan lainnya adalah etis. Inilah dimensi yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan. Pranciple ditunjukkan dengan jelas dalam konsep kewarganegaraan, di mana warga negara dianggap memiliki hak dan kewajiban yang sama dan dianggap bertanggung jawab atas orang-orang yang dapat membuat chooices rasional.
A. Impartialitas
Seringkali dikepalkan bahwa seorang guru harus bersikap tidak memihak saat menyajikan berbagai interpretasi fakta di bidang kontroversial seperti politik dan agama. Intinya, tugas guru adalah membantu menyoroti semua argumen yang relevan dan sesuai, dan untuk menunjukkan mengapa pertanyaan itu relevan dan tepat. Mari kita mengambil sudut pandang moral dan melihat konsep keadilan sosial atau distributif. Hal ini berkaitan dengan prinsip dimana kita dapat mendistribusikan di antara anggota masyarakat yang mendapat manfaat dan beban dari masyarakat tersebut.
Guru harus mendorong siswa untuk melihat tidak hanya asesmen formal prinsip tapi juga kriteria dan aturan yang digunakan dalam penerapannya, untuk memeriksa pembenaran mereka, dan juga untuk mempertimbangkan alternatif. Penting agar murid diperlihatkan bagaimana mengembangkan argumen dan sampai pada kesimpulan.
Orang-orang dalam argumen politik tidak hanya menilai srength dan kelemahan argumen dan kemudian memilih secara intelektual harus memuaskan. Argumen politik tidak hanya terdiri dari potongan informasi yang harus diserap dan dipahami namun bersifat tindakan dan dirancang untuk menggerakkan orang ke arah tertentu. Jika kita peduli dengan pendidikan politik, dan tidak hanya dengan memeriksa semua argumen yang dihasilkan dengan mengacu pada isu tertentu, maka perlu untuk menunjukkan bagaimana argumen dan bukti digunakan untuk tujuan politik lebih lanjut.
Pembelaan imparsialitas liberal tradisional, yang didasarkan pada gagasan etis bahwa manusia, sebagai individu yang berpotensi otonom, memiliki hak untuk diperlakukan secara setara, juga menunjuk pada pembenaran imparsialitas imparsial.
B. Bias
Dalam diskusi politik dan moral, untuk menyatakan bahwa pandangan menunjukkan bias merupakan indikasi bahwa orang yang membuat pernyataan tersebut berpendapat bahwa orang yang mempertimbangkan bukti atau membuat keputusan telah dipengaruhi oleh keyakinan tertentu, yang tidak dapat diterima oleh pengamat dan Memberi bobot yang salah pada bukti dan argumen.
Kata "BIAS", dan juga istilah yang merendahkan, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menyimpang dari jalur yang benar, bahwa sebuah keputusan tidak sesuai dengan standar yang sesuai, bahwa argumen yang diterima menguat adalah minggu atau tidak dapat diterima.
Kita bisa mengatakan bahwa kepercayaan yang telah salah memengaruhi aktor yang bias itu tidak dapat diterima karena tidak beralasan, tidak rasional, berdasarkan ideologi yang salah arah, atau berdasarkan pada kumpulan teori yang meragukan.
C. Kenyataan Yang Tidak Masuk Akal
Dapat dilihat bahwa kita dapat membuat keputusan yang masuk akal yang benar, keputusan yang masuk akal yang salah, keputusan yang masuk akal yang salah, keputusan yang masuk akal dengan menolak membuat keputusan; Kita bisa tidak masuk akal dan salah, atau tidak masuk akal dan benar. Dengan kata lain, tidak ada hubungan yang diperlukan antara kewajaran atau ketidakberpihakan keputusan atau argumen dan kebenarannya.
Bertindak cukup biasanya dikaitkan dengan usaha untuk bertindak demi keadilan atau kebenaran. Bertindak tidak masuk akal biasanya dikaitkan dengan tidak banyak memperhatikan bukti dan mendukung satu orang atau kelompok di atas yang lain tanpa alasan yang bagus.
D. Keyakinan Tidak Rasional
Akan lebih mudah jika kita menerapkan istilah irasional hanya untuk argumen dan keyakinan; Dalam arti itu, sebuah tindakan hanya bisa tidak masuk akal, meskipun bisa didasarkan pada kepercayaan irasional. Kita bisa mengatakan bahwa seseorang bertindak berdasarkan keyakinan irasional jika mereka terus percaya meskipun ada bukti yang sangat bagus. Misalnya seseorang percaya bahwa bumi itu datar dan membuat sebuah keputusan, apakah akan mendukung eksplorasi tertentu, atas dasar kepercayaan semacam itu.
Hal ini dapat dilihat bahwa kita bisa tidak rasional dengan tiga alasan; Kita gagal untuk memperhitungkan bukti indra kita; Kita gagal memperhitungkan besarnya bukti ilmiah. Dalam dua kasus terakhir, kita bisa tidak rasional tapi benar.
E. Keyakinan Berdasarkan Ideologi Yang Sesat
1. Orang memiliki ideologi sesat jika kita percaya bahwa mereka tidak memiliki alasan bagus untuk memegang kepercayaan semacam itu.
2. Orang memiliki ideologi yang kita anggap baik untuk mereka tapi bertentangan dengan keyakinan kita sendiri tentang manusia dan hubungannya dengan orang lain.
3. Kami percaya bahwa untuk mengikuti ideologi manapun adalah keliru dan mungkin untuk melihat fakta-fakta secara netral dan tidak memihak.
4. Masalah terakhir kita adalah mempertimbangkan apakah kita dapat menghindari tuduhan bias jika kita menggabungkan justifikasi pragmatis kita untuk ketidakberpihakan dengan praktik politik.
F. Keyakinan Berdasarkan Kumpulan Teori Yang Meragukan
Argumennya di sini adalah bahwa kita pasti dapat dikecam sebagai bias jika kita dengan sengaja menggunakan teori yang kita tahu salah sebagai dasar untuk memutuskan tentang berdiri argumen lain.
Namun, jika kita benar-benar percaya bahwa gagasan eksentrik itu benar atau merupakan dasar yang tepat untuk memperkirakan nilai dari teori atau bukti baru itu, walaupun kita dapat dianggap bias, akan sulit untuk membuktikan tuduhan tersebut.
BAB VIII
INDOKTRINASI
Sebagian besar penolakan terhadap dimasukkannya edukasi politikal dalam kurikuler berasal dari mereka yang berpendapat bahwa ajaran politik di sekolah akan menjadi batu loncatan pertama untuk menginduksi politikal. Secara umum dituduh bahwa, walaupun batas antara pendidikan dan indoktrinasi dapat dipertahankan, ada area studi tertentu dimana batas tersebut menjadi kabur. Dua dari 'area bahaya' ini adalah politik dan agama.
Ketakutan akan indoktrinasi mendominasi banyak orang yang peduli dengan pendidikan di abad kesembilan belas. Menjelang pertengahan abad ini menjadi jelas bahwa lembaga amal dan keagamaan tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menyediakan sistem pendidikan bebas universal. Satu-satunya jalan ke depan tampaknya dengan cara intervensi pemerintah dan dukungan dalam skala besar. Hal ini mempresentasikan mereka yang peduli dengan mempromosikan sistem pendidikan universal dengan sejumlah masalah. Intervensi pemerintah dalam pendidikan hanya bisa buruk: 'upaya untuk mengganti sistem pendidikan independen oleh sistem wajib yang dikelola oleh pemerintah akan dipenuhi oleh keberatan - baik religius maupun politik.'
Ada orang-orang yang menyarankan bahwa semua pendidikan adalah indoktrinasi dan orang lain yang menyatakan bahwa indoktrinasi tidak selalu buruk atau bahwa adalah mungkin untuk membedakan antara indoktrinasi 'baik' dan 'buruk'.
Bangsa indoktrinasi muncul terutama dalam agama. Awalnya istilah 'indoktrinasi' berarti tidak lebih dari 'tenggelam dalam' atau 'dibumikan secara menyeluruh' namun menjadi perlu untuk membedakan antara metode pengajaran agama yang sah dan yang dianggap tidak sah.
Tuduhan indoktrinasi biasanya disertai dengan ungkapan, 'dalam agama, dalam politik, dalam ideologi'.
Salah satu perbedaan penting antara indoktrinasi dan pendidikan bergantung pada sikap yang berbeda terhadap orang / murid. Disarankan sebelumnya bahwa indoktrinasi adalah perhatian yang tulus pada jenis masyarakat tertentu karena hal itu tampaknya mengganggu nilai-nilai lain yang sangat dipegang. Keseimbangan antara mengajari anak-anak keyakinan agama, yang oleh para guru mereka harapkan anak-anak akan mempertahankannya, dan mengindoktrinasi anak-anak tidak diragukan lagi merupakan hal yang sempit. Namun, berdampingan dengan harapan anak-anak akan mempraktikkan orang percaya adalah prinsipnya, sama-sama ditegakkan, bahwa anak-anak harus mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya, ada keyakinan bahwa, tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan, penerimaan satu set kepercayaan entah bagaimana tidak berlaku lagi. Secara umum, sistem politik yang menganggap rakyat mereka sebagai 'subyek' kurang diperhatikan oleh kemungkinan indoktrinasi bahwa mereka yang menganggap orang sebagai 'warga negara'.
Seorang indoktrinator mungkin menganggap anak itu sebagai wadah untuk dipenuhi dengan kepercayaan. Sang pendidik, sebagai Hare indicater, peduli dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak bukanlah 'sesuatu' yang harus dipenuhi dengan kepercayaan tapi seseorang, yang memiliki hak dan kewajiban menimbang bukti dan datang ke keputusan independen.
Meskipun guru mungkin berharap bahwa anak tersebut akan merangkul nilai-nilai tertentu, guru juga harus berharap bahwa nilai-nilai ini telah diterima hanya setelah pemikiran kritis.
Karena itu, indoktrinasi tampaknya membawa kita berhubungan dengan sesuatu yang lebih luas, yaitu tanggung jawab orang-orang yang memiliki pengetahuan terhadap mereka yang, karena berbagai alasan, tidak melakukannya.
BAB IX
KESIMPULAN
Selalu ada ketegangan antara kebebasan dan otoritas dalam pemikiran politik. Memang, banyak penulis liberal menganggap kebebasan sebagai otoritas tetap di teluk. Negara minimum dianggap sebagai negara yang baik. Di sisi lain, banyak penulis telah mencoba semacam rekonsiliasi antara kedua konsep tersebut. Secara ekstrem, kita menemukan argumen Hegel bahwa orang mencapai kebebasan terbesar mereka dengan melayani negara.
Dalam banyak hal, pendekatan politik adalah visi yang lebih praktis. Ini mengakui bahwa akan ada kepentingan yang berlawanan dalam masyarakat dan bahwa, jika kekerasan harus dihindari, akan ada kebutuhan untuk bergaining, compromise, dan concilition. Kebebasan politik tidak terletak pada menghindari kontak dengan keharusan untuk berpartisipasi. Dalam proses ini namun diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas semacam itu. Ini bukan kebebasan negatif dari pemerintah tapi kebebasan positif untuk memerintah. Oleh karena itu kebebasan politik adalah kemungkinan terlibat dalam aktivitas pemerintahan namun juga merupakan bagian dari hubungan khusus antara manusia.
Ini adalah hubungan yang telah tumbuh selama bertahun-tahun di mana orang saling menghormati satu sama lain dan umumnya saling percaya satu sama lain. Aturan hukum, struktur kelembagaan, proses pemerintahan, dan banyak perdebatan dan argumen adalah ungkapan formal yang bekerja karena merupakan bagian dari cara tradisional dan tradisional untuk melakukan sesuatu. Dalam arti tertentu, struktur formal tubuh dapat dipahami hanya dengan bekerja di dalamnya dan dengan mengalaminya. Kebebasan bukanlah konsep anarkis. Itu hanya bisa ada dalam keadaan tertib dan dalam konteks tertentu.
Jika, seperti yang telah kita katakan, politik adalah rekonsiliasi antara kepentingan yang berlawanan, yang pada umumnya bertujuan untuk kebaikan publik, hanya dapat ada di bawah kombinasi tiga kondisi: perintah yang diberikan oleh pemerintah, dalam tradisi yang memungkinkan sudut pandang dan kemungkinan yang berlawanan Dari perbedaan pendapat Selanjutnya, argumen, perbedaan pendapat, dan rekonsiliasi harus dilakukan di depan umum dan tidak di balik pintu tertutup. Seharusnya bukan hak prerogatif dari sedikit.
Kami berpendapat bahwa kebebasan ini harus dilakukan oleh warga negara. Kata 'dilatih' itu penting karena mengasumsikan bahwa, sebagai warga negara, orang bebas akan ingin menjalankan kewarganegaraan mereka. Mereka akan memiliki 'arete' dalam arti kebajikan politik Yunani dan akan siap untuk bergerak bebas dari pribadi ke publik, dengan perhatian pada intuis publik. Warga negara memiliki hak tertentu namun juga tugas tertentu, dan idealnya akan mengekspresikan kewarganegaraan mereka secara aktif dengan menunjukkan kebajikan warga negara. Kami berpendapat bahwa kebajikan ini terdiri dari kesadaran akan debat publik dan siap untuk mengungkapkan pendapat, atau setidaknya memberikan dukungan kepada pendapat, bila perhatian penting dari politik tubuh harus dipertimbangkan.
Dengan demikian konsep bebas politik terikat dengan gagasan untuk bersikap aktif. Kebebasan politik hanyalah kebebasan untuk terlibat dalam perdebatan dan pertengkaran; Masyarakat bebas politik adalah masyarakat yang menyediakan kerangka bagi kontroversi semacam itu untuk mengambil tempat. Politik dalam arti adalah kebebasan; Seperti Bernard Crick menyatakan, 'Politik adalah tindakan publik orang-orang bebas.'
Kami berpendapat bahwa politik adalah wajah publik individu etis. Inti dari orang-orang etis adalah mereka berusaha untuk bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri, dan membuat keputusan sendiri, sambil menghormati kebebasan dan integritas orang lain. Mereka bersifat kritis, kreatif dan aktif. Di ranah publik, mereka menghormati ketertiban namun secara aktif peduli terhadap kepentingan publik. Komunitas politik adalah komunitas yang memungkinkan orang tersebut bekerja sama untuk hal yang begitu baik. Jika politik dan masyarakat bebas ada, harus ada orang-orang yang memiliki kebajikan politik dan siap menghadapi dan berbicara. Politik sama terancamnya oleh individu yang diam karena kekejaman, kemalasan, atau ketidaktahuan yang tidak bisa dimaafkan karena kebebasan dikikis oleh seorang tiran yang mungkin.
PENUTUP
Bahwa pendidikan dan struktur politik masyarakat yang terkait erat mungkin selalu diakui. Bisa dikatakan bahwa semua sistem pendidikan memiliki sifat politik, bahwa mereka dirancang untuk menginisiasi anak-anak ke dalam cara tradisional untuk melakukan sesuatu.
Sudah sering ditegaskan bahwa argumen rasional didasarkan pada penyingkapan fakta, dan bahwa perselisihan, jika harus tetap rasional, juga harus memperhatikan sifat faktanya. Argumen semacam ini menimbulkan masalah bagi wacana etis dan politik karena seperti yang telah kita lihat, banyak argumen di bidang ini berkaitan dengan nilai dan bukan fakta. Untuk melawan argumen ini kita harus menunjukkan bahwa perselisihan dapat berlanjut dengan alasan rasional, bahkan jika ada kesepakatan mengenai fakta tersebut.
Komunitas politik menyediakan kondisi yang memungkinkan bentuk kehidupan ini ada. Dalam melihat kerangka keberadaan seorang politikus, kita tidak akan terlibat dalam pengembangan utopia yang tidak terjangkau namun akan merumuskan, secara abstrak, versi aktual dari aktualitas.
Pendidik politik harus mempelajari jenis pengetahuan yang sesuai dengan pendidikan politik dan jenis keterampilan yang perlu diberikan jika seorang murid akan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dengan sukses dalam dunia politik.
Sebagian besar penolakan terhadap dimasukkannya edukasi politikal dalam kurikuler berasal dari mereka yang berpendapat bahwa ajaran politik di sekolah akan menjadi batu loncatan pertama untuk menginduksi politikal. Secara umum dituduh bahwa, walaupun batas antara pendidikan dan indoktrinasi dapat dipertahankan, ada area studi tertentu dimana batas tersebut menjadi kabur. Dua dari 'area bahaya' ini adalah politik dan agama.
Selalu ada ketegangan antara kebebasan dan otoritas dalam pemikiran politik. Memang, banyak penulis liberal menganggap kebebasan sebagai otoritas tetap di teluk. Negara minimum dianggap sebagai negara yang baik. Di sisi lain, banyak penulis telah mencoba semacam rekonsiliasi antara kedua konsep tersebut. Secara ekstrem, kita menemukan argumen Hegel bahwa orang mencapai kebebasan terbesar mereka dengan melayani negara.
